Soal Polemik Gaji BPIP, PDIP: Megawati tak Pernah Pikirkan





JAKARTA—Terkait polemik soal besaran gaji BPIP, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan Megawati Soekarnoputri tak pernah memikirkan hal tersebut meskipun pekerjaan di lembaga baru itu menurutnya sangat padat dan kompleks.

“Bu Mega dan pimpinan BPIP lainnya juga tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka dan tidak pula pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah,” ujar Basarah.

Pernyataan Ahmad Basarah tersebut mengemuka terkait ramainya polemik soal terbitnya Peraturan Presiden nomor 42 tentang 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas pejabat BPIP.

Dalam Perpres tersebut disebutkan gaji Ketua Dewan Pengarah Rp 112.5400, anggota pengarah RP 100.811.000, Kepala BPIP Rp 73.500.000, wakil kepala BPIP Rp 63.750.000, Deputi BPIP Rp 51.000.000 dan staf khusus BPIP Rp 36.500.000.

Tingginya gaji ketua dewan pengarah yang diemban oleh Megawati dan anggotanya memunculkan kontroversi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut gaji untuk mereka sebagai pemborosan dan meminta Presiden Jokowi mencabut Perpres tersebut.

Oleh sebab itu, Basarah meminta Menteri Sekretaris Negara, Pemberdayaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan menjelaskan kepada publik secara objektif dan proporsional terkait nominal gaji pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang beredar di masyarakat.

“Penjelasan para menteri terkait sangat penting agar opini publik tidak digiring ke arah penghancuran wibawa lembaga BPIP yang peran dan tanggung jawabnya sangat vital untuk pembangunan mental ideologi Pancasila bangsa Indonesia,” kata Basarah, Senin, 28 Mei 2018.

Seeprti diketahui, sejak dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pada tanggal 7 Juni 2017 lalu hingga berubah nama menjadi BPIP pada 28 Februari 2018, Megawati bersama delapan anggota Dewan Pengarah lainnya dan juga kepala serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan BPIP belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara.

Basarah mengatakan gaji tersebut tidak diberikan lantaran muncul berbagai kendala internal administratif birokrasi antar kementerian terkait. Dampaknya, hingga satu tahun berjalan, baik Dewan Pengarah, Kepala UKPPIP/BPIP, Deputi dan perangkatnya hingga tenaga ahli sebanyak 30 orang tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya dalam bekerja.

“Harus dipahami bahwa UKPPIP maupun BPIP adalah organ resmi pemerintah atau negara dengan tugas untuk menjaga tegaknya ideologi Pancasila.”

Selain itu, tokoh-tokoh lainnya di dalam merupakan tokoh bangsa yang telah teruji dedikasinya bagi bangsa dan negara.

“Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut pun menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Kesemuanya tugasnya tidak diukur dengan sekedar persoalan gaji”. []

Sumber: Tempo

more recommended stories